SAMARINDA: Pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, harus diawali dengan data yang akurat.
Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE 2026) dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan ekonomi Kalimantan Timur untuk satu dekade mendatang.
Hal tersebut disampaikan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur Putri Amanda Nurrahmadhani, saat Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Kamis malam, 25 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai, serta jajaran pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Putri mengatakan, pencanangan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar seremoni. Melainkan momentum, untuk mengevaluasi perjalanan ekonomi Kaltim. Selama sepuluh tahun terakhir, sekaligus merancang arah pembangunan ekonomi pada dekade berikutnya.
“Hari ini bukan sekadar seremonial pencanangan sensus, tapi momentum untuk melihat kembali perjalanan ekonomi Kaltim selama satu dekade terakhir. Sekaligus menyiapkan arah pembangunan ekonomi satu dekade ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi hingga investor dalam menyusun berbagai kebijakan dan strategi pembangunan.
Ia menilai, masih banyak kebijakan yang kurang tepat sasaran karena tidak didukung data yang memadai. Oleh sebab itu, sensus ekonomi menjadi instrumen vital untuk memotret kondisi usaha, perdagangan hingga industri secara menyeluruh.
“Melalui sensus ini kita akan memperoleh gambaran yang utuh mengenai struktur ekonomi, skala usaha hingga tantangan yang dihadapi dunia usaha,” tuturnya.
Data yang dihasilkan, bukan sekadar angka, tetapi menjadi fondasi bagi kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Bagi KADIN Kaltim sendiri, lanjut Putri, data sensus akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pembinaan dan penguatan dunia usaha agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di daerah.
Sebagai mitra pemerintah, KADIN berkomitmen mendorong partisipasi seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar memberikan data yang jujur dan lengkap selama proses pendataan berlangsung.
“Kami akan mendukung BPS melalui sosialisasi dan edukasi agar seluruh pelaku usaha memahami manfaat langsung dari sensus ekonomi. Semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi, semakin kuat pula basis data yang kita miliki,” jelasnya.
Putri juga menyoroti, posisi strategis Kaltim setelah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pembangunan IKN telah mengubah wajah Kalimantan Timur dari daerah penghasil sumber daya alam menjadi calon pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Keputusan membangun IKN di Kalimantan Timur bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mengubah posisi strategis daerah ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi masa depan,” ujarnya.
Di era transformasi digital, Putri menilai data memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bandara, kawasan industri maupun jaringan energi.
“Data adalah infrastruktur pengambilan keputusan. Data adalah fondasi kebijakan publik, bahasa yang dipahami investor, sekaligus dasar bagi dunia usaha menentukan arah bisnisnya. Tanpa data yang baik, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan investasi tidak akan optimal,” tegasnya.
Ia berharap, hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan lahirnya kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan sensus ekonomi ini sebagai momentum memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Timur sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional,” tutup Putri.
