SAMARINDA: Laporan hasil reses masa sidang III yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menunjukkan pola aspirasi masyarakat yang tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa keluhan warga masih didominasi persoalan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Setahun tiga kali masa reses, sebenarnya rata-rata sama saja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, itu memang isinya. Hampir semua fraksi sama,” ujar Yenni saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-48, Senin, 1 Desember 2025.
Reses yang digelar pada 24 Oktober hingga 11 November 2025 tersebut dilaksanakan di enam daerah pemilihan, meliputi Samarinda; Balikpapan; Penajam Paser Utara–Paser; Kutai Kartanegara; Kutai Barat–Mahakam Ulu; serta Bontang–Kutai Timur–Berau.
Laporan resmi masing-masing fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, PKB, PAN–Nasdem, dan Demokrat–PPP mengungkapkan bahwa aspirasi warga yang dijaring anggota dewan masih berkutat pada kebutuhan dasar, terutama jalan rusak, jembatan yang memerlukan perbaikan, akses pendidikan, hingga fasilitas kesehatan yang belum memadai.
Ia menambahkan bahwa fokus masyarakat tetap berada pada layanan utama pemerintah, mulai dari kebutuhan kesehatan, akses pendidikan yang lebih merata, hingga dorongan peningkatan ekonomi.
“Intinya kesehatan untuk masyarakat dan bagaimana targetnya untuk ekonomi meningkat,” kata Yenni.
Dalam laporan fraksi, kekhawatiran masyarakat juga muncul terkait turunnya pendapatan daerah akibat koreksi Dana Transfer Pusat sebesar Rp6,19 triliun.
Namun, Yenni menegaskan bahwa dampak sebenarnya justru lebih dirasakan masyarakat secara langsung dibanding teknis pelaksanaan reses.
“Terkait TKD sebenarnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh sebenarnya ke masyarakat dari hasil yang berkurang Rp6,19 triliun. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang baru, saya yakin pasti ada solusi yang baik untuk masyarakat,” jelasnya.
Politisi PKB itu memastikan seluruh anggota DPRD Kaltim telah menuntaskan kewajiban reses menjelang akhir tahun.
“Alhamdulillah, semua DPRD sudah menyelesaikan resesnya. Lima puluh lima anggota selesai semuanya, kita tutup akhir tahun,” ujarnya.
Laporan tujuh fraksi ini akan menjadi dasar bagi DPRD dan Pemprov Kaltim untuk menentukan prioritas pembangunan serta penyusunan kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.
