BONTANG: Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyiapkan langkah antisipasi terkait rencana redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), meski belum menerima pemberitahuan resmi.
Pemprov Kaltim diketahui telah mengeluarkan surat bernomor 400.7.3.1/1510/DINKES-IV/2026 tentang redistribusi kepesertaan JKN di empat daerah.
Dalam kebijakan tersebut, Kota Samarinda menjadi wilayah dengan jumlah peserta dialihkan terbesar, yakni 49.742 jiwa.
Disusul Kutai Timur 24.680 jiwa, Kutai Kartanegara 4.647 jiwa, dan Kabupaten Berau 4.194 jiwa.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi terkait penghentian pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah provinsi.
“Masih tetap dibayarkan tahun ini, belum ada surat resmi,” ujarnya, Selasa, 14 April 2026.
Dibanding daerah lain, jumlah kepesertaan yang berpotensi dialihkan di Bontang relatif kecil, sekitar 3.000 jiwa.
“Sejak zaman Pak Sofyan menjabat wali kota, angka yang ditanggung provinsi sekitar itu. Masih kecil dibanding daerah lain,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkot Bontang tetap menyiapkan langkah antisipatif jika kebijakan tersebut diterapkan, salah satunya melalui skema pembiayaan dalam APBD Perubahan 2026.
Pemerintah juga memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kebijakan tersebut.
“Kalau nanti diputus oleh provinsi, tidak boleh ada rumah sakit dan puskesmas yang menolak peserta PBI provinsi. Semua harus dilayani,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah warga Bontang yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan mencapai 180.196 jiwa.
Rinciannya meliputi 26.899 jiwa peserta PBI APBN, 56.756 jiwa PBI APBD, 64.777 jiwa PPU badan usaha, 19.236 jiwa PPU penyelenggara negara, serta 12.498 jiwa peserta mandiri.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Bontang menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan sektor kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
“Insyaallah, Bontang tetap fokus pada program kesehatan karena ini prioritas utama,” pungkas Neni.
