SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menyoroti tantangan geografis Kaltim, yang luas wilayahnya setara dengan Pulau Jawa, mencapai 127.000 km2.
Dengan luas wilayah tersebut, Kaltim hanya dihuni sekitar empat juta jiwa. Jumlah ini bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jawa Barat).
“Masalah utama Kaltim bukan pada pendapatan, tetapi pada ketertinggalan infrastruktur dasar, terutama di wilayah perdesaan dan pinggiran. Ini harus menjadi fokus dalam program pembangunan keluarga,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat menerima kunjungan jajaran Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (14 Mei 2025).
Dalam kesempatan itu, Harum sapaan akrabnya menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang telah terbangun antara BKKBN Kaltim dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan program-program strategis bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Kita harus terus berakselerasi dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kaltim,” seru Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Nurizky Permanajati menuturkan bahwa BKKBN kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) dengan berbagai program unggulan.
“Diantaranya Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), aplikasi digital Super Apps Keluarga, hingga program Lansia Berdaya (Sidaya),” sebutnya.
Dirinya menegaskan, Kemendukbangga terus mengedepankan pencegahan stunting sejak masa pranikah, kehamilan, hingga pertumbuhan anak melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan mitra strategis lainnya.
Ia menambahkan, sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah pusat melalui Kemendukbangga mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp53,57 miliar bagi kabupaten/kota se-Kaltim dalam rangka mempercepat program Quick Win Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Sebelumnya, Nurizky Permanajati menegaskan komitmen pihaknya dalam upaya pencegahan stunting.
Ia mengatakan pihaknya menerapkan pendekatan kolaboratif lintas sektor atau pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
“Komitmen penanganan keluarga risiko stunting (KRS) sudah berjalan beberapa tahun, tapi sekarang kami optimalkan dengan pelibatan semua pihak, mulai dari tingkat pusat sampai ke desa dan kelurahan,” ungkap Nurizky.
Media massa disebutnya punya peran strategis dalam edukasi publik, terutama terkait pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), fase krusial sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun, di mana stunting sangat mungkin terjadi namun juga masih bisa dicegah.
Berdasarkan data 2024, dari total 875.586 keluarga di Kalimantan Timur, sekitar 109 ribu masuk dalam kategori berisiko tinggi mengalami stunting.
Sebagian besar berasal dari keluarga prasejahtera dengan persoalan seperti sanitasi buruk dan akses air bersih yang terbatas.
“Fokus kami bukan hanya intervensi gizi, tapi juga menyasar akar masalah, termasuk edukasi dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga,” jelasnya.
Sebagai tambahan, BKKBN Kaltim juga menggulirkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Tahun ini, sebanyak 7.490 keluarga ditargetkan menerima intervensi langsung, baik dalam bentuk bantuan nutrisi maupun non-nutrisi.
Langkah ini, menurut Nurizky, menjadi bukti nyata bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar hasilnya berdampak hingga ke generasi mendatang.(Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi
