Samarinda – Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) dan Central de Trabajadores de Cuba (CTC) menyelenggarakan forum internasional bertema “Solidaritas untuk Mengakhiri Blokade Kuba” pada Sabtu pagi waktu Indonesia (1/5/2021) atau Jumat malam waktu Havana, Kuba (30/4/2021).

Forum tersebut digelar secara hybrid selama dua hari, dari tanggal 30 April sampai 1 Mei dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.
Puluhan pembicara dari berbagai belahan dunia pun hadir menyampaikan pandangannya pada forum yang dibuka oleh Presiden ICAP Fernando Gonzalez dan Sekjen CTC Ulises Guilarte de Nacimiento.
Pemerintahan Amerika Serikat yang kini dikendalikan Presiden Joe Biden diminta mengakhiri blokade ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang diterapkan kepada Kuba dan disarankan untuk mengubah mentalitas dan perspektif dalam berhubungan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk Kuba.
Mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Teguh Santosa turut hadir dan memberikan pandangannya,
“Dari Indonesia saya mengirimkan pesan kepada rakyat Kuba yang percaya bahwa kelas pekerja adalah elemen penting dalam peradaban dan perdamaian dunia,” kata Teguh Santosa.
Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) itu menambahkan sudah lebih dari setahun masyarakat dunia menghadapi pandemi Covid-19 sebagai situasi yang unprecedented atau tidak pernah dialami sebelumnya.
“Namun di sisi lain, situasi ini membuka kesempatan pada manusia untuk meningkatkan kapasitas dan solidaritas,” ujarnya.
Mantan Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah ini juga menambahkan, di era pandemi ini, pemerintah dan rakyat Kuba bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19 dan memperkuat pondasi politik. Sejauh ini kerja keras itu cukup berhasil.
Hal lain yang dikatakan Teguh, di tengah pandemi Covid-19, masyarakat dunia masih menyaksikan arogansi pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki kekuasaan dan memiliki hak untuk memaksakan kekuasaan mereka kepada pihak yang mereka anggap lemah.
“Karena hal itulah, dalam kesempatan peringatan Hari Buruh Internasional ini, saya bersama rakyat Kuba meminta pemerintah Amerika Serikat menghentikan blokade kepada Kuba,” sambungnya.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba sempat mengalami perbaikan di era Presiden Barack Obama. Pada bulan Desember 2014, Presiden Barack Obama dan Presiden Raul Castro mengumumkan tekad kedua negara menormalisasi hubungan yang memburuk sejak Revolusi 1959 dan terputus setelah insiden Teluk Babi tahun 1961.
Di bulan Juli 2015, Amerika Serikat membuka kembali Kedutaan Besar mereka di Havana, begitu juga Kuba membuka kembali Kedutaan Besar mereka di Washington DC.
Puncak dari upaya perbaikan hubungan itu adalah kunjungan Obama dan keluarga ke Kuba pada Maret 2016. Obama menjadi Presiden AS pertama yang berkunjung ke Kuba dalam 88 tahun terakhir.
Setahun setelah kunjungan Obama ke Kuba itu, Presiden Donald Trump yang menggantikan Obama mengubah kembali kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba.
Teguh Santosa yang juga dosen mata kuliah Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dikenal sebagai wartawan yang terlibat dalam berbagai isu internasional dan kerap memberikan pandangan mengenai isu-isu tersebut.
Ia pernah meliput perang yang berkecamuk di Afghanistan tahun 2001 dan perang di Irak tahun 2003. Sebelum pandemi Covid-19, ia juga kerap mengunjungi Korea Utara dan Korea Selatan untuk mengikuti dari dekat konflik di Semenanjung Korea. Di tahun 2019, Teguh diundang berbicara dalam konferensi wartawan dunia di Seoul mengenai prospek perdamaian Korea.
Teguh juga pernah diundang Komisi IV PBB di New York untuk berbicara mengenai sengketa Sahara Barat pada tahun 2011 dan 2012. Di tahun 2014, Teguh diundang berbicara di Marrakesh mengenai isu HAM.
Alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) ini juga pernah diundang menghadiri Kongres Partai Komunis China di Beijing dan ikut membentuk Belt and Road Journalist Forums (BRJF) bersama 30 perwakilan wartawan dari seluruh dunia di tahun 2017.
Teguh juga telah terlibat memantau pemilihan umum di tiga negara, yakni di Mikronesia (2009), Maroko (2011), dan Venezuela (2018).

