SAMARINDA: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Selasa, 21 April 2026.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pimpinan DPRD Kaltim untuk menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pengawasan jalannya pemerintahan daerah.
Koordinator Lapangan Aksi, Fathur menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh keprihatinan masyarakat terhadap tata kelola Pemerintahan Provinsi Kaltim dalam satu tahun terakhir yang dinilai sarat persoalan.
Ia menyebut fungsi pengawasan legislatif saat ini tidak berjalan maksimal.
“Hari ini kita paksa sesuai kesepakatan kita. Menandatangani pakta integritas sebagai bentuk perjanjian bahwasanya tuntutan kita akan dipenuhi. Jangan ada lagi kebijakan yang tidak berpihak dan jangan ada lagi KKN di provinsi ini,” ujarnya dihadapan massa aksi.
Dalam orasinya, Fathur membacakan tiga poin utama tuntutan yang tertuang dalam pakta integritas tersebut:
1. Audit Total Kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim
Mendesak penggunaan Hak Angket untuk mengaudit kebijakan anggaran, termasuk renovasi rumah dinas dan pengadaan fasilitas senilai Rp25 miliar di masa efisiensi yang dinilai kontradiktif dengan instruksi Presiden.
2. Pemberantasan Praktik KKN
Menuntut penghapusan konflik kepentingan dalam pemerintahan, terutama menyoroti hubungan kekeluargaan antara pimpinan legislatif dan eksekutif.
3. Optimalisasi Fungsi Pengawasan
Mendesak DPRD agar tidak bersikap pasif atau menjadi “perpanjangan tangan” kekuasaan, melainkan aktif menggunakan hak konstitusionalnya untuk membela kepentingan publik.
Ditengah orasi berlangsung, Fathur sempat menyampaikan kekecewaannya atas absennya Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang dilaporkan tengah berada di luar daerah.
Selain itu, massa dengan tegas menolak tawaran audiensi di dalam gedung yang ditawarkan legislatif dan meminta pimpinan dewan untuk menemui mereka langsung di lapangan.
“Tidak ada dialog, tidak ada audiensi. Pilihannya cuma dua: ditandatangani atau tidak sama sekali di sini,” tegas Fathur.
Merespons desakan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel beserta jajaran akhirnya menemui massa dan menyatakan kesediaannya untuk mengakomodasi tuntutan mahasiswa.
“Kesepakatan yang diusulkan oleh adik-adik mahasiswa ini kita setujui. Nanti saya sebagai Wakil Ketua I, bersama Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua III Yenni Eviliana, beserta tujuh ketua fraksi akan menandatangani,” kata Ekti di hadapan para demonstran.
Penandatanganan pakta integritas ini pun dilakukan di hadapan massa sebagai simbol komitmen politik dan moral.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pun mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar apabila poin-poin dalam dokumen tersebut tidak dijalankan atau dilanggar oleh pihak legislatif.
