SAMARINDA: Gelombang aksi unjuk rasa menuntut transparansi pemerintahan di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari Organisasi Masyarakat (Ormas).
Menanggapi tuntutan yang telah disampaikan massa Aksi 214 Samarinda, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel berjanji akan segera membawa aspirasi massa ke Rapat Pimpinan (Rapim) dewan.
Ekti menjelaskan bahwa fokus utama harapan massa adalah agar DPRD Kaltim meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) secara lebih teliti.
“Tentu apapun kesepakatan yang kita sepakati tadi, dalam waktu dekat akan kita bawa ke rapat pimpinan bersama unsur Ketua, Wakil Ketua, dan tujuh Ketua Fraksi. Kesimpulannya akan segera kami sampaikan,” ujar Ekti.
Ia juga mengonfirmasi bahwa hak interpelasi masuk dalam opsi pembahasan sebagai instrumen pengawasan.
Sementara itu, aksi yang diperkirakan melibatkan sekitar 3.000 massa di depan Kantor DPRD Kaltim ini membawa agenda besar terkait pembenahan tata kelola pemerintahan.
Salah satu tokoh masyarakat, yang terlibat dalam aksi, Ratu Riu menegaskan ada tiga poin tuntutan krusial, yakni audit menyeluruh, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Selain itu, ia juga secara spesifik menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap praktik politik dinasti yang dinilai mulai mengakar.
“Harapan kami, aspirasi yang dibawa anak-anak mahasiswa sebagai wakil kami bisa terlaksana dengan baik dan damai. Kami ingin praktik KKN dan dinasti di Kaltim ini dibubarkan karena sudah sangat runyam,” tegas Ratu.
Meski jalannya aksi di depan Gedung DPRD Kaltim dinilai cukup memuaskan, massa tidak membubarkan diri begitu saja. Setelah menyampaikan aspirasi ke legislatif, ribuan massa dilaporkan bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim untuk melanjutkan orasi dan menuntut jawaban langsung dari pihak eksekutif.
Demikian, masyarakat beserta mahasiswa yang bergerak dalam Aksi Perjuangan Masyarakat Kaltim (Aksi 214) ini berharap DPRD Kaltim tidak menunda-nunda pelaksanaan hak-hak konstitusionalnya demi menjaga marwah demokrasi di Kaltim.
“Kami sebagai tokoh daerah menginginkan perubahan. Jangan lagi ada dinasti,” pungkas Ratu Riu.
