JAKARTA: Guna memperkuat komitmen pelaksanaan program Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk Colombo Plan.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional (Perpunas) Sri Marganingsih menjelaskan, Indonesia diwakili Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dibawah Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri.
Menurut Sri Marganingsih, Colombo Plan merupakan organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antarpemerintah, untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia-Pasifik.
“Fokus utama dari semua kegiatan Colombo Plan adalah pengembangan sumber daya manusia,” jelas Sri, Jumat (10/11/2023).
Dalam upaya pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030, Indonesia ikut berkontribusi pada pembangunan global.
Salah satu bentuk implementasinya ialah program KSST, yang merupakan upaya penguatan kerja sama pembangunan internasional dan bagian dari “soft diplomacy” untuk peningkatan citra positif Indonesia.
“Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam Colombo Plan sejak tahun 1953 dan selama kurun waktu 1995-2007,” katanya.
“Indonesia menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari program Colombo Plan dengan 1.131 peserta yang telah mengikuti berbagai program,” ucapnya.
Sri menerangkan, pada 2023 Perpusnas bekerja sama dengan Kemensetneg dan Kemenlu di bawah Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.
Ketika itu mengadakan sesi berbagi praktik baik melalui pelatihan untuk 17 peserta.
Yakni 7 peserta berasal dari 5 negara anggota Colombo Plan (Laos, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, dan Vietnam) dan 10 peserta lainnya yang terdiri dari perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.
Dia menambahkan, program praktik baik tersebut akan diselenggarakan setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun.
Menurut Sri, di tahun pertama ini, judul yang diangkat adalah Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Knowledge Sharing Program on Library Transformation Program Based on Social Inclusion), dengan tema Penguatan Peran Perpustakaan Umum dalam Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal (Strengthening the Role of Public Libraries for Promoting Local Community Welfare).
“Pelaksanaannya dijadwalkan bertempat di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) selama lima hari, pada Senin-Jumat (13-17/11/2023),” terangnya.
Selain agenda pelatihan, para peserta juga dijadwalkan visitasi ke perpustakaan Mutiara Rawa Binong, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Rencananya pengelola perpustakaan Payung Tunas Teratai, Kelurahan Cipayung dan pengelola Perpustakaan Gebang Sari, Kelurahan Bambu Apus, Jakarta Timur pun turut hadir dalam visitasi tersebut.
Kelak, peserta akan diajak meninjau fasilitas perpustakaan dan mengunjungi bazar produk hasil binaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di wilayah DKI Jakarta.
Ada pula kunjungan kebudayaan ke Taman Mini Indonesia Indah untuk memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.
Program TPBIS merupakan kegiatan yang dilaksanakan Perpusnas dengan melibatkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kabupaten/desa) untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan, dalam memberikan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Melalui program ini, perpustakaan umum mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Nani Suryani membeberkan, sejak dicanangkan sebagai program prioritas nasional pada 2018, program TPBIS dengan stimulan yang bersumber dari APBN melalui Perpusnas, hingga tahun 2022 telah diimplementasikan di 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan.
Pada tahun 2023, sejumlah 450 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS.
Hingga Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.
“Perpusnas mendapatkan satu kehormatan untuk bisa bersinergi dalam penyelenggaraan Colombo Plan ini,” tuturnya.
Terlebih, tujuannya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia pun relevan dengan kegiatan yang menjadi prioritas nasional Perpusnas yaitu program TPBIS yang sangat berdampak positif terhadap pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
Nani menambahkan, peserta pelatihan akan berkesempatan mengamati dan mempelajari bagaimana Perpusnas atau perpustakaan umum di Indonesia menyediakan kebijakan dan pedoman untuk membantu pelaksanaan transformasi perpustakaan.
Melalui kegiatan ini, peserta juga didorong untuk berbagi praktik dan pengalaman terbaik negaranya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui lembaga publik. (*)
