SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, meminta pemerintah daerah lebih cermat dan berhati-hati dalam mengelola anggaran menyusul adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2025–2029 dan RKPD 2026, di Pendopo Odah Etam, Senin, 5 Mei 2025.
Menurutnya, penurunan DBH ini menjadi tantangan serius, mengingat dana tersebut harus dibagi ke 10 kabupaten/kota se-Kaltim.
Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar pelayanan publik tidak terganggu meskipun kapasitas fiskal mengalami penurunan.
Salah satu program prioritas yang harus tetap dipertahankan, menurut Hasanuddin, adalah pendidikan gratis atau Gratispol, yang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan SDM.
“Program ini selaras dengan program kita mendukung RPJMD nasional,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Ia menambahkan, pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan menekan kesenjangan sosial ekonomi.
Hasanuddin optimistis, dengan pengelolaan anggaran yang efektif, program prioritas seperti Gratispol tetap bisa dijalankan.
“Kita terus melakukan efisiensi,” tegasnya.
Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa tren penurunan anggaran sudah terlihat sejak tahun 2025, dan tidak menutup kemungkinan kondisi serupa akan berlanjut.
Namun ia menilai situasi ini masih bersifat dinamis.
“Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” ujarnya.
