SAMARINDA: DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti efektivitas penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai belum optimal menyentuh kerja nyata di lapangan, meski nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H. Baba mengungkapkan bahwa anggaran DLH tahun 2026 yang semula sebesar Rp31 miliar berpotensi mengalami efisiensi menjadi sekitar Rp27 miliar.
“Untuk tahun 2026, dari Rp31 miliar kemungkinan dipangkas menjadi sekitar Rp27 miliar. Ini bentuk efisiensi, tapi tentu berdampak pada pelaksanaan program,” ujarnya diwawancara media, Kamis, 16 April 2026.
Namun, menurut Baba, persoalan utama bukan hanya pada pemangkasan anggaran, melainkan pada kecilnya porsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk kegiatan langsung di lapangan.
“Kalau kita lihat, dari Rp27 miliar itu, yang benar-benar ke lapangan hanya sekitar 12 persen. Artinya anggaran kita memang masih sangat terbatas untuk penanganan langsung,” jelasnya.
Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap efektivitas penanganan berbagai persoalan lingkungan yang kian kompleks, terutama persoalan persampahan dan kerusakan lingkungan.
“Prioritas tetap di lingkungan hidup, terutama persampahan. Kalau ini tidak ditangani, ke depan akan jadi persoalan besar,” tegasnya.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), DPRD mencatat sejumlah program prioritas DLH, seperti pengendalian pencemaran, pengawasan izin lingkungan, hingga penanganan pengaduan masyarakat.
Namun, keterbatasan anggaran membuat tidak semua program dapat dijalankan secara maksimal.
Baba menegaskan, DPRD akan mendorong selektivitas dalam penggunaan anggaran, termasuk kemungkinan menunda program yang dinilai kurang efektif.
“Kalau ada program yang anggarannya kecil tapi tidak maksimal, kemungkinan kita pending ke tahun berikutnya. Kita fokus ke yang benar-benar berdampak,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti lemahnya penguatan kanal pengaduan masyarakat yang dinilai perlu dukungan anggaran lebih besar agar respons terhadap laporan bisa lebih cepat dan berbasis kondisi nyata.
“Kita tidak ingin hanya menangani laporan secara virtual. Harus turun langsung ke lapangan melihat kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Untuk tahun 2027, anggaran DLH yang direncanakan sebesar Rp34 miliar juga diperkirakan tetap akan mengalami efisiensi sekitar Rp2 miliar. Hal ini dinilai menuntut perencanaan program yang lebih selektif dan tepat sasaran.
Dengan kondisi tersebut, DPRD mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan program strategis, khususnya yang berkaitan langsung dengan penanganan sampah dan perlindungan lingkungan di Kalimantan Timur.
