SAMARINDA: Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Samarinda resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-4 sebagai momentum menentukan kepemimpinan baru sekaligus memperkuat peran strategis organisasi dalam pembangunan daerah.
Ketua KAHMI Samarinda, Mudyat Noor, menegaskan bahwa agenda tersebut bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan kesempatan penting untuk melahirkan sosok pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi organisasi dan masyarakat.
“Mudah-mudahan Musda kali ini bisa menghasilkan calon pemimpin baru yang bisa membawa kemajuan untuk kami ke depan,” ujarnya usai pembukaan Musda KAHMI dan Forum Alumni HMIwati (FORHATI) ke-4 di Hotel Puri Senyiur, Sabtu, 25 April 2026.
Dalam pembukaan Musda yang turut dihadiri Andi Harun, ditegaskan pentingnya peran KAHMI sebagai penggerak sekaligus kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Mudyat menilai KAHMI memiliki kapasitas intelektual yang kuat, mengingat anggotanya berasal dari berbagai latar belakang strategis, mulai dari politik, bisnis, hingga birokrasi.
“KAHMI ini bukan sekadar organisasi yang melaksanakan rutinitas seperti acara halal bihalal atau kurban saja. Kami ingin wadah ini menjadi tempat menularkan ide dan pemikiran yang menjadi kontrol sosial, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmen organisasi untuk menindaklanjuti harapan pemerintah daerah agar masyarakat berperan aktif sebagai pengawas, melalui kontribusi pemikiran yang konstruktif.
Terkait arah politik ke depan, Mudyat menegaskan bahwa KAHMI sebagai organisasi tetap menjaga independensi dan tidak terlibat dalam politik praktis, meski anggotanya berasal dari berbagai partai.
“Kalau secara organisasi, kami bukan pada tempatnya untuk dukung-mendukung. KAHMI ini warnanya luar biasa, ada yang di Golkar, PAN, Gerindra, NasDem, dan lainnya. Jadi secara politik kami tidak bermain, kalaupun ada (dukungan), itu bersifat personal atau perorangan,” pungkasnya.
Musda ke-4 ini diharapkan mampu memperkuat posisi KAHMI Samarinda sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang tetap kritis, independen, dan solutif dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakat.
