SAMARINDA: Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti masih adanya budaya feodalisme, praktik titip-menitip hingga upaya suap dalam proses penerimaan murid baru di Kota Tepian.
Hal itu disampaikannya usai kegiatan sosialisasi petunjuk teknis (juknis) dan konsultasi publik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang PAUD, SD dan SMP di Arutalla Ballroom Bapperida Samarinda, Senin, 25 Mei 2026.
Menurut Andi Harun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berkomitmen menghadirkan sistem pendidikan yang objektif, profesional, akuntabel dan berintegritas khususnya pada sekolah di bawah kewenangan pemerintah kota.
“Kita ingin secara konsisten dunia pendidikan kita ini berjalan secara objektif, profesional, akuntabel serta berintegritas,” ujarnya.
Ia mengatakan dalam pelaksanaan SPMB terdapat sejumlah hal yang selalu menjadi perhatian publik, mulai dari mekanisme penerimaan, prosedur, kuota, sistem seleksi hingga saluran pengaduan masyarakat.
Karena itu juknis SPMB disusun agar proses penerimaan siswa berlangsung jujur dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Jangan ada manipulasi data, jangan ada pungutan, jangan ada perbuatan yang mencederai integritas dan rasa keadilan,” tegasnya.
Andi Harun juga menyoroti praktik titip-menitip siswa yang dinilai dapat memunculkan diskriminasi dalam dunia pendidikan.
“Kalau terjadi titip-titipan anaknya harus sekolah di sekolah tertentu atau mendapat pelayanan tertentu, maka itu pasti akan menimbulkan diskriminasi,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan utama pendidikan saat ini bukan hanya terjadi di Samarinda, melainkan hampir di seluruh Indonesia, yakni belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah.
Kondisi itu membuat masyarakat cenderung memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul.
“Persepsi masyarakat terhadap sekolah bermutu itu hanya terbatas satu dua sekolah. Semua ingin bersekolah di situ,” ujarnya.
Ia menilai persepsi masyarakat selama ini masih terlalu berfokus pada kondisi fisik sekolah, seperti gedung yang bagus dan fasilitas yang lengkap, dibanding kualitas pendidikan itu sendiri.
“Dalam perspektif pembangunan, yang terlihat itu kan fisiknya. Padahal kualitas pendidikan itu jauh lebih penting,” terangnya.
Meski demikian, Andi Harun menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Namun menurutnya, perbaikan fisik sekolah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda peningkatan mutu pendidikan.
“Jangan menunggu sekolahnya bagus secara fisik baru kualitas pendidikannya diurus,” tuturnya.
Ia menyebut pendidikan berkualitas harus dimulai dari sistem penerimaan siswa yang berintegritas, kualitas tenaga pendidik, komitmen pemerintah sebagai regulator, serta dukungan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga menyinggung budaya feodalisme yang dinilai masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan, termasuk praktik suap dan pendekatan nonprofesional demi memasukkan anak ke sekolah tertentu.
“Kalau masyarakat masih ingin menyuap, ingin anaknya sekolah di sekolah tertentu dengan pendekatan politik, pendekatan kekeluargaan, pendekatan non akademik, non profesional dan tidak berintegritas, maka sulit juga,” ujarnya.
Meski mengakui budaya tersebut sulit dihilangkan sepenuhnya, ia menegaskan perubahan harus dimulai dari pemerintah dan penyelenggara pendidikan terlebih dahulu.
“Kita mulai dari pemerintah, yang mau disuap dulu yang tidak bersedia. Yang penyelenggaranya dulu yang berintegritas,” pungkasnya.
