
BONTANG: Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rencana penambahan rombongan belajar (Rombel) di sekolah negeri menjadi perhatian DPRD Kota Bontang.
Persoalan tersebut bahkan telah dibawa hingga ke tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) guna mencegah terjadinya ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang Heri Keswanto mengatakan, penambahan rombel di SMA negeri perlu dipertimbangkan secara matang karena dikhawatirkan berdampak terhadap jumlah peserta didik di sekolah swasta.
Menurutnya, kebijakan pendidikan seharusnya mampu menjaga keseimbangan agar seluruh sekolah dapat berjalan beriringan tanpa saling merugikan.
“Ini harus kita samakan persepsinya. Jangan sampai ada ego antara sekolah negeri dan swasta. Kita ingin semua berjalan beriringan,” ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.
Politisi Fraksi Gerindra itu menjelaskan, pembahasan mengenai kondisi sekolah swasta di Bontang juga telah disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Namun sejauh ini, Dinas Pendidikan Katim disebut belum banyak menerima laporan terkait persoalan tersebut dari tingkat daerah.
Karena itu, Heri Keswanto meminta seluruh elemen pendidikan, termasuk guru dan asosiasi sekolah swasta, turut aktif menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan agar pembahasan di tingkat provinsi memiliki dasar yang lebih kuat.
“Kalau kita hanya bergerak di atas tanpa dorongan dari bawah, perjuangan ini akan sulit. Karena itu kami minta teman-teman di sekolah swasta juga aktif melalui asosiasi yang ada,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Bontang saat ini terus mendorong adanya pembahasan lanjutan bersama seluruh pihak terkait untuk mencari formulasi kebijakan yang dianggap adil bagi sekolah negeri maupun swasta.
Menurutnya, pemerintah pusat sendiri telah menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta dalam dukungan pendidikan.
Karena itu, semua pihak diminta mulai membangun pola pikir yang sama demi keberlangsungan dunia pendidikan di Bontang.
“Semua harus dipandang setara. Baik negeri maupun swasta sama-sama mendapat dukungan. Jadi mari kita berpikir bersama untuk keberlangsungan pendidikan di Bontang,” pungkasnya. (Adv)

