

SAMARINDA: Pengoperasian 10 unit insinerator di Samarinda diyakini mampu mengatasi persoalan sampah harian yang selama ini mencapai sekitar 600 ton.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Andriansyah mengatakan, secara perhitungan kapasitas, keberadaan 10 unit insinerator sudah mencukupi untuk menangani volume sampah harian Kota Samarinda.
Ia menjelaskan, setiap unit insinerator memiliki kemampuan mengolah sekitar 20 ton sampah dalam waktu delapan jam. Apabila dioperasikan dalam dua hingga tiga shift, kapasitasnya dapat meningkat menjadi 40 hingga 60 ton per hari.
Dengan 10 unit yang beroperasi, kapasitas pengolahan diperkirakan mencapai 400 hingga 600 ton sampah per hari.
“Secara matematika dan teori, dengan produksi sampah harian sekitar 600 ton, kapasitas 10 insinerator sebenarnya sudah mencukupi. Harapannya sampah yang memang bisa dibakar dapat selesai ditangani dalam satu hari,” ujarnya di ruang kerja Komisi III DPRD Samarinda Senin, 27 Juli 2026.
Menurut Aan, kebutuhan 10 unit insinerator juga telah memperhitungkan kemungkinan adanya unit yang harus menjalani perawatan sehingga operasional pengolahan sampah tetap berjalan.
“Sudah dihitung. Kalau ada satu unit yang pemeliharaan, unit lainnya tetap beroperasi sehingga pelayanan tidak terganggu,” katanya.
Selain mengandalkan insinerator, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan yang di danai Danantara juga sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah di Samarinda.
Meski demikian, Aan menegaskan penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah menjadi faktor penting.
“Yang paling penting itu di hulu, dari rumah tangga. Kalau produksi sampah bisa ditekan sampai 50 persen, tentu akan jauh lebih baik. Yang masuk ke TPA benar-benar sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan kebijakan di Jakarta yang mulai menerapkan aturan tidak mengangkut sampah rumah tangga yang tidak dipilah. Menurutnya, langkah serupa layak dipertimbangkan agar masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
“Jangan menunggu seperti Jakarta. Kalau masyarakat sadar sampah itu tanggung jawabnya sendiri, mereka pasti akan berupaya mengurangi dan memilah sampah dari rumah,” pungkasnya.

