SAMARINDA: Keterlambatan penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2026 dikhawatirkan menghambat pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Kota Samarinda. Hingga awal Agustus, dana yang telah dinantikan untuk mendukung berbagai kegiatan tersebut disebut belum juga masuk ke kas daerah.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, sejumlah kegiatan yang bersumber dari Bankeu Provinsi telah berjalan, namun pencairan anggarannya masih tertunda.
“Sampai hari ini laporan yang masuk kepada kami, kegiatan sudah dilaksanakan tetapi dananya belum masuk. Saat ini masih dikoordinasikan antara BPKAD Kota Samarinda dengan BPKD Provinsi,” ujarnya di DPRD Samarinda, Kamis, 6 Agustus 2026.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menyalurkan dana tersebut agar pelaksanaan pembangunan tidak terganggu.
Menurut Deni, keterlambatan penyaluran Bankeu berpotensi menghambat progres proyek, terutama infrastruktur yang membutuhkan pembayaran sesuai capaian pekerjaan di lapangan.
“Ketika progres pekerjaan sudah mencapai tahapan tertentu, pembayaran juga harus dilakukan. Jangan sampai progres sudah berjalan tetapi dananya belum tersedia,” katanya.
DPRD pun telah meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda untuk terus berkoordinasi dengan BPKD Provinsi guna mempercepat proses pencairan.
Deni menyebut secara rata-rata alokasi Bankeu yang diterima Kota Samarinda mencapai sekitar Rp300 miliar setiap tahun. Karena itu, keterlambatan pencairan dinilai cukup berpengaruh terhadap kelangsungan program pembangunan.
Ia menambahkan, hingga kini penyebab belum cairnya dana tersebut belum dapat dipastikan. Kemungkinan kendala masih berkaitan dengan administrasi, seperti sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), kode rekening, maupun persoalan teknis lainnya.
“Semestinya kalau sudah Juli atau Agustus dana itu sudah masuk karena sudah memasuki triwulan ketiga. Kami belum tahu kendalanya apa, tetapi mudah-mudahan bisa segera diselesaikan,” ucapnya.
Jika keterlambatan terus berlanjut, proyek-proyek yang berpotensi terdampak antara lain pembangunan drainase, peningkatan jalan, serta program pengendalian banjir yang selama ini banyak didukung melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kebanyakan Bankeu memang digunakan untuk pengendalian banjir, drainase, dan jalan. Itu yang kami khawatirkan akan terdampak apabila pencairannya terus tertunda,” pungkasnya.
