SAMARINDA: Kondisi fiskal Kota Samarinda pada 2026 dinilai masih berada dalam kondisi aman meski mengalami penurunan dibandingkan dua tahun anggaran sebelumnya.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi mengatakan, penurunan kapasitas fiskal harus direspons dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat.
Menurutnya, belanja wajib seperti sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikurangi, sementara proyek-proyek yang belum mendesak dapat ditunda.
“Secara umum fiskalnya masih aman. Tinggal bagaimana pemerintah memilah mana program yang benar-benar prioritas,” ujarnya, di Samarinda, Rabu, 5 Agustus 2026
Ia menjelaskan, apabila masih terdapat kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dapat dibayarkan pada tahun ini, maka pembayaran kemungkinan akan bergeser ke tahun anggaran berikutnya. Namun, ia optimistis seluruh kewajiban tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.
“Kalau memang ada yang belum terbayar dan harus bergeser ke 2027 tentu ada dampaknya bagi kontraktor. Tapi saya yakin pemerintah bisa menyelesaikannya tahun ini,” katanya.
Dalam APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026, total anggaran ditetapkan sebesar Rp3,18 triliun. Sebagian besar ruang fiskal diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban utang daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp671 miliar.
Pembayaran utang tersebut dilakukan secara bertahap. Hingga Juli 2026, lebih dari 30 persen kewajiban telah diselesaikan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp1,4 triliun. Pada triwulan pertama, realisasi PAD telah menyentuh Rp212,4 miliar, yang ditopang terutama oleh penerimaan pajak daerah dan sektor usaha kuliner.
Legislator PDIP itu berharap pengelolaan anggaran yang disiplin disertai penentuan skala prioritas dapat menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan seluruh program strategis dan kewajiban pemerintah tetap berjalan sesuai rencana.
