SAMARINDA: Fasilitas kursi pijat dan akuarium air laut senilai ratusan juta rupiah dalam paket renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) akan diganti menggunakan dana pribadi Gubernur Rudy Mas’ud.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menyatakan mekanisme penggantian tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, kedua item tersebut merupakan bagian dari pengadaan yang telah direncanakan sejak tahun anggaran 2025.
“Pengadaannya sudah di tahun 2025, termasuk akuarium dan kursi pijat seperti yang disampaikan,” ujarnya saat diwawancarai media di Kantor Gubernur, Senin, 27 April 2026.
Meski demikian, Astri mengaku pihaknya masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait nominal anggaran yang beredar di publik, termasuk informasi mengenai kursi pijat senilai Rp125 juta.
“Saya juga belum tahu persis kursi pijat yang mana yang disebut senilai itu, karena setahu kami pengadaan tidak sebesar itu. Kami akan cross check kembali data yang beredar di media,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kaltim akan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) serta Inspektorat guna memastikan seluruh proses pengadaan dan tindak lanjut berjalan sesuai aturan.
Terkait rencana penggantian menggunakan dana pribadi gubernur, Astri menegaskan mekanismenya masih perlu dikaji lebih lanjut karena proses pengadaan telah selesai dilaksanakan.
“Kalau dari mekanisme, saya juga belum mengetahui secara persis. Nanti akan kami konsultasikan, karena pengadaan ini sudah selesai,” ujarnya.
Menurut Astri, kondisi tersebut berbeda dengan pengembalian aset seperti kendaraan dinas yang memungkinkan dilakukan karena adanya sistem garansi.
Sementara untuk pengadaan fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium, diperlukan kajian khusus agar tidak menyalahi prosedur administrasi.
Diketahui, kursi pijat dan akuarium air laut masuk dalam 57 item paket renovasi rumah jabatan gubernur dengan total anggaran sekitar Rp25 miliar.
Sejumlah pos anggaran lain yang turut menjadi sorotan publik di antaranya rehabilitasi ruang kantor gubernur senilai Rp6 miliar, renovasi rumah jabatan gubernur Rp3 miliar, rehabilitasi ruang kerja wakil gubernur Rp1,2 miliar, serta belanja mebel yang mendekati Rp1 miliar.
Sementara akuarium air laut disebut memiliki nilai sekitar Rp195 juta.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menegaskan siap menanggung secara pribadi fasilitas yang dinilai berada di luar fungsi kedinasan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan akan saya tanggung secara pribadi sehingga tidak membebani keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi dan audit ulang secara terbuka terhadap seluruh item dalam paket renovasi tersebut, sekaligus menyesuaikan penggunaan anggaran agar lebih sederhana, transparan, dan tepat sasaran.
