SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengungkapkan pihaknya masih menunggu kejelasan mekanisme program Gratispol dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Hingga kini, menurutnya, program tersebut belum disosialisasikan secara rinci kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk Samarinda, sehingga menyulitkan DPRD dalam merespons pertanyaan maupun keluhan masyarakat.
“Dari pemerintah kota sendiri, kami masih menunggu sosialisasi yang pasti terkait program Gratispol, khususnya mekanismenya bagaimana,” ujarnya saat diwawancarai media, Kamis, 23 April 2026.
Celni mengakui, DPRD Samarinda belum memiliki informasi lengkap terkait implementasi program yang akan diterapkan secara luas di daerah tersebut.
“Jujur, kami sendiri kebingungan untuk melaksanakannya atau menjawab keluhan masyarakat terkait program-program provinsi ini,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah aspek krusial dari program Gratispol masih belum jelas, mulai dari siapa yang menjadi target penerima manfaat hingga persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.
“Kita belum tahu siapa saja yang dituju, apakah penerimanya penuh atau ada syarat tertentu. Itu semua belum ada sosialisasinya,” jelasnya.
Tak hanya di tingkat legislatif, kebingungan serupa juga dirasakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang nantinya akan menjadi pelaksana teknis program tersebut.
“Terus terang OPD juga masih kebingungan dengan program tersebut,” ungkap Celni.
Sembari menunggu arahan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda memilih tetap fokus menjalankan program-program yang telah berjalan di tingkat daerah.
Celni berharap pemerintah provinsi segera memberikan penjelasan yang komprehensif agar implementasi program Gratispol dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat maupun aparatur daerah.
