SAMARINDA: Panitia Khusus (Pansus) LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan pelayanan dasar pemerintah yang tidak boleh dikesampingkan demi mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Pansus LKPj 2025, Ronal Stephen Lonteng mengungkapkan bahwa meski kontribusi sektor penyediaan air terhadap PAD mengalami tren positif, kualitas distribusi ke masyarakat masih memerlukan evaluasi mendalam.
Hal tersebut disampaikan usai melakukan kunjungan lapangan dan koordinasi bersama jajaran direksi Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Selasa, 28 April 2026.
“Kita memang patut berbangga karena pendapatan Perumdam naik dari target Rp12 miliar menjadi Rp17 miliar di tahun 2025. Namun, saya mengharapkan jangan cepat puas diri, pelayanan publik tetap harus dikedepankan di atas segalanya,” tegasnya.
Ronal juga menyoroti gap antara data teknis dan realitas di lapangan.
Saat ini, cakupan instalasi air di Samarinda diklaim telah mencapai 84%.
Namun, ia menekankan pentingnya akurasi data sisa 16% wilayah yang belum teraliri air agar DPRD dapat menjawab aspirasi warga secara tepat sasaran.
Menurutnya, angka cakupan yang tinggi tidak akan berarti jika kualitas distribusi di wilayah yang sudah terpasang instalasi masih bermasalah.
“Target menuju 100 persen di tahun 2029 harus dibarengi dengan penjagaan kualitas distribusi. Faktanya, masih ada daerah seperti Jalan Teuku Umar yang alirannya terhambat. Ada pipanya, tapi yang keluar hanya angin. Ini yang harus dioptimalkan,” jelasnya.
Selain masalah kualitas di pusat kota, Ronal juga mendorong Perumdam untuk lebih agresif menjangkau wilayah pinggiran seperti Bendang, Sambutan, hingga Samarinda Seberang.
Ia mencontohkan aspirasi warga di Bendang yang mulai melirik potensi pemanfaatan lubang bekas tambang sebagai sumber air untuk kebutuhan pertanian dan peternakan, karena minimnya jangkauan layanan air bersih.
“Saya mengharapkan kuantitas layanan dipercepat. Jangan kaku menunggu tahun 2029 untuk mencapai 100 persen. Kalau tahun 2027 ini sudah bisa terealisasi, itu luar biasa. Yang penting kuantitas dan kualitasnya terjaga serentak,” tambahnya.
Terkait tantangan operasional, Ronal mengakui adanya tekanan inflasi yang memicu kenaikan harga bahan baku dan energi.
Ia mencatat penggunaan solar industri yang kini mencapai angka Rp30.000 per liter sebagai beban teknis yang signifikan bagi operasional Perumdam.
Kendati demikian, ia secara tegas menolak opsi kenaikan tarif air sebagai solusi atas membengkaknya biaya operasional tersebut.
“Jangan ada kenaikan harga. Mengingat pendapatan daerah kita kemarin sudah melampaui target hingga 130 persen, seharusnya efisiensi dan optimalisasi kerja bisa dilakukan tanpa mengorbankan daya beli masyarakat melalui kenaikan tarif dasar air,” pungkasnya.
