SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memberikan penjelasan terkait keputusannya tidak menemui massa aksi unjuk rasa 21 April 2026 (Aksi 214) di Kantor Gubernur Kaltim.
Ia menegaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta efektivitas komunikasi antara pemerintah dan perwakilan demonstran.
Menurut Rudy, berdasarkan informasi yang diterimanya sehari sebelum aksi, titik utama penyampaian aspirasi berada di DPRD Kaltim.
Ia juga mengaku tidak menerima permintaan resmi untuk berdialog langsung di Kantor Gubernur saat aksi berlangsung.
Meski demikian, Rudy memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog.
Ia bahkan telah menyampaikan kesiapan tersebut melalui komunikasi dengan pihak DPRD, namun dengan skema pertemuan terbatas.
“Kami siap berdialog, tapi tidak di tengah massa. Pertama karena keamanan, kedua karena harus mengikuti protokol yang ada,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis, 23 April 2026.
Ia menilai dialog dalam suasana yang lebih kondusif akan menghasilkan pembahasan yang lebih konstruktif, terutama dalam merespons tuntutan yang membutuhkan data dan kajian mendalam.
“Kalau berdialog, suasananya lebih tenang. Kita bisa bicara dengan data, bukan sekadar pernyataan tanpa dasar,” katanya.
Rudy mengungkapkan bahwa tawaran dialog tersebut sebenarnya telah disampaikan kepada perwakilan massa.
Namun, menurutnya, pihak demonstran menginginkan pertemuan dilakukan langsung di tengah aksi.
Selain itu, ia menyebut kondisi lapangan saat itu sudah menjelang sore dan dinilai kurang kondusif.
Bahkan, setelah massa mulai membubarkan diri, terjadi insiden pelemparan terhadap aparat keamanan.
“Ini tentu membahayakan,” ujarnya.
Situasi tersebut, lanjut Rudy, semakin menguatkan pertimbangannya untuk tidak melakukan dialog di tengah kerumunan massa karena berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.
“Bisa dibayangkan kalau saya berada di tengah situasi seperti itu. Ini soal keamanan semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa setiap respons pemerintah terhadap tuntutan publik harus berbasis data dan tidak bisa diputuskan secara spontan di lapangan.
“Kami harus bicara berdasarkan data. Tidak bisa asal menjawab di lapangan,” katanya.
Meski tidak bertemu langsung saat aksi berlangsung, Rudy memastikan pemerintah tetap menyerap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan elemen masyarakat.
Ia juga mengapresiasi aksi tersebut melalui media sosialnya pada Rabu, 23 April 2026.
Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
“Kami mendengarkan. Mahasiswa dan masyarakat adalah bagian dari kontrol terhadap pembangunan,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan di Kalimantan Timur.
“Jangan biarkan kami membangun sendiri. Kami butuh masukan dan pendampingan dari masyarakat,” pungkasnya.
