SAMARINDA: Ketua PC TIDAR Samarinda, Garin Yudha Primaditya mengkritik alasan personal yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud terkait penunjukan Hijrah Mas’ud di lingkar pemerintahan, termasuk saat membandingkannya dengan Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Garin, perbandingan tersebut tidak relevan dan berpotensi menyesatkan opini publik, karena konteks hubungan di tingkat nasional berbeda dengan praktik penunjukan dalam struktur pemerintahan daerah.
Ia menegaskan, relasi antara Prabowo Subianto dan Hashim dibangun melalui proses panjang dan kontribusi, bukan melalui penempatan dalam jabatan publik yang dibiayai anggaran daerah.
“Relasi itu terbentuk dari perjalanan dan kontribusi yang berkelanjutan, bukan karena penunjukan langsung dalam struktur yang dibiayai APBD,” ujarnya kepada media, Minggu, 26 April 2026.
Garin juga menyoroti alasan gubernur yang mengaitkan kebutuhan personal sebagai dasar pelibatan anggota keluarga dalam lingkup pemerintahan.
Ia menilai, hal tersebut mencerminkan kekeliruan dalam memahami batas antara urusan pribadi dan tanggung jawab publik.
“Kalau sifatnya pribadi, seharusnya menggunakan asisten pribadi, bukan dimasukkan ke dalam struktur resmi seperti tim ahli,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan pemerintahan yang transparan dan profesional, tanpa adanya konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Sekretaris TIDAR Samarinda Ibnu Wahyudi mengingatkan bahwa praktik yang berpotensi mengarah pada nepotisme dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Pemerintahan itu harus dijalankan secara profesional, berdasarkan kompetensi dan aturan, bukan karena kedekatan personal atau hubungan keluarga,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya berpegang pada prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, termasuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ibnu mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut agar tidak berdampak lebih luas terhadap legitimasi pemerintah daerah.
“Kita sebaiknya menghentikan narasi yang tidak substansial, dan lebih fokus pada kinerja nyata serta perbaikan sistem pemerintahan,” katanya.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menyatakan bahwa penunjukan Hijrah Mas’ud yang merupakan adik kandungnya dalam salah satu tim ahli merupakan hak prerogatifnya sebagai kepala daerah. Ia menyebut kehadiran Hijrah diperlukan untuk membantu sejumlah urusan, termasuk yang bersifat personal dan tidak dapat diwakilkan.
“Kadang saya ada di Jakarta, lalu yang handle di sini siapa? Ada hal-hal yang sifatnya privasi, seperti logistik atau mandat yang tidak bisa diwakilkan,” ujar Rudy.
Ia juga membandingkan hal tersebut dengan tingkat kepercayaan di lingkar nasional.
“Seperti Pak Hashim juga begitu, itu soal kepercayaan,” pungkasnya.
