SAMARINDA: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama insan pers di kantor barunya di Jalan Bhayangkara, Samarinda, Senin, 2 Maret 2026.
Selain mempererat hubungan dengan media, kegiatan ini juga menjadi momentum menyuarakan sejumlah isu strategis, mulai dari kondisi ekonomi nasional hingga dinamika global.
Ketua DPW PKB Kaltim yang juga Anggota DPR RI Komisi XII, Syafruddin, menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam perjalanan partai.
Menurutnya, sebaik apa pun gagasan politik tidak akan berarti tanpa dukungan publikasi media massa.
“PKB tidak menjadi apa-apa tanpa dukungan dan publikasi dari teman-teman jurnalis. Buka bersama adalah rutinitas tahunan kami, sebagai bentuk terima kasih kepada insan pers,” ujarnya dalam sambutan.
Agenda tersebut turut diwarnai pembagian takjil kepada warga yang melintas di depan kantor baru partai.
Dalam pemaparannya, Syafruddin juga menyinggung potensi eskalasi konflik global, khususnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Ia mengingatkan bahwa dampak perang modern, terutama penggunaan senjata nuklir, berpotensi memicu radiasi yang mencemari air dan udara hingga berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia.
“Memang kita tidak meninggal karena senjata secara langsung, tapi dampak radiasinya bisa kena air dan udara kita. Secara perlahan itu berdampak pada kesehatan,” jelasnya.
Di sektor ekonomi nasional, ia memberi catatan terhadap postur APBN yang mencapai Rp3.800 triliun dengan pendapatan sekitar Rp3.200 triliun, sehingga menyisakan defisit Rp600 triliun yang ditutup melalui penambahan utang.
Ia menyebut total utang negara kini berada di kisaran Rp9.000 triliun, dengan beban pembayaran pokok dan bunga yang menyedot hampir 43 persen atau sekitar Rp1.800 triliun dari APBN.
“Artinya keadaan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Belum lagi kita harus mencermati isu investasi, lingkungan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga postur belanja pendidikan,” tambahnya.
Pada level daerah, Syafruddin mengkritik pengadaan mobil dinas Pemprov Kaltim senilai Rp8,5 miliar serta pengadaan kendaraan pimpinan DPRD Kaltim sebesar Rp6,9 miliar.
Ia menilai belanja tersebut tidak sensitif terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia juga mempertanyakan skema klarifikasi pemerintah terkait pembatalan atau pengembalian anggaran yang telah terealisasi dalam APBD Perubahan 2025.
“Saya bingung skemanya seperti apa, karena itu sudah terealisasi di APBD Perubahan 2025 dan barangnya sudah dipakai. Ini menyangkut marwah pemerintah di mata nasional,” tuturnya.
Sebagai mantan anggota DPRD, ia menginstruksikan seluruh kader PKB di legislatif untuk mencermati setiap rincian belanja pemerintah secara transparan.
Ia menegaskan tidak boleh ada satu rupiah pun uang rakyat yang ditutup-tutupi.
Menjelang Pemilu yang tersisa sekitar dua tahun sebelas bulan lagi, Syafruddin meminta seluruh kader tetap solid dan mempercepat kerja-kerja politik di tengah masyarakat.
“Dua tahun sebelas bulan ini bukan waktu yang panjang, tapi singkat untuk terus bekerja, melayani, dan memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan maksimal,” pungkasnya.
