SAMARINDA: Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa partainya memiliki mekanisme ketat dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung pada pemilihan mendatang.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi pernyataan DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyebut tidak akan lagi mengusung pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada kontestasi politik mendatang.
Menurut Ananda, keputusan PKB merupakan hak politik setiap partai.
“Itu haknya Pak Udin (Ketua DPW PKB Kaltim) selaku Ketua PKB Kaltim. Silakan saja, itu hak masing-masing partai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PDI Perjuangan memiliki sejumlah indikator dan tahapan penilaian dalam menentukan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah.
“Kalau di PDI, dalam memilih dan merekomendasikan calon kepala daerah kita benar-benar melihat track record. Banyak indikator dan barometer yang dijadikan penilaian, seperti survei, background, history, kerja-kerjanya, kemudian juga psikotes dan fit and proper test,” jelasnya saat diwawancarai di DPRD Kaltim, Rabu, 4 Maret 2026.
Selain mempertimbangkan kapasitas dan rekam jejak, PDI Perjuangan juga mengutamakan kader internal partai yang dinilai sejalan dengan ideologi perjuangan partai.
Menurut Ananda, kesesuaian dengan garis ideologi partai menjadi faktor penting karena PDI Perjuangan memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
“Yang diutamakan tentu kader sendiri dan yang sesuai dengan garis ideologi partai. Ideologi perjuangan kita punya visi misi yang jelas, tujuannya masyarakat yang adil dan makmur,” katanya.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan saat ini telah menyiapkan sejumlah kader potensial untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.
Namun, penentuan kandidat yang akan diusung masih akan melalui proses penilaian internal partai.
“Nama banyak, kita persiapkan. Nanti mendekati waktunya kita lakukan penilaian siapa yang paling cocok,” ujarnya.
Ananda juga menyebutkan bahwa sejumlah kader PDI Perjuangan memiliki pengalaman di pemerintahan daerah, termasuk pernah menjabat di tingkat eksekutif.
Sebelumnya, pada Senin, 2 Maret 2026, DPW PKB Kaltim menyampaikan pernyataan sikap politik bahwa partai tersebut tidak akan kembali mengusung pasangan petahana Rudy Mas’ud dan Seno Aji pada Pilgub Kaltim mendatang.
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menyebut keputusan itu diambil karena partainya ingin mengusung kader internal sendiri.
“Pilgub ke depan PKB tidak akan mendukung Rudy-Seno lagi karena kami sudah punya kader sendiri yang akan kami siapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kader yang dipersiapkan tersebut memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan dinilai memiliki kapasitas untuk maju dalam kontestasi Pilgub.
Meski demikian, PKB menegaskan tetap akan bersikap objektif dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah saat ini.
“Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, kami akan mendukung. Tapi kalau tidak berpihak kepada rakyat, kami akan mengkritik bahkan menolak kebijakan tersebut,” tegasnya.
Dalam kontestasi Pilgub Kaltim 2024 lalu, PDI Perjuangan juga diketahui tidak tergabung dalam koalisi partai pengusung pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Dengan posisi tersebut, PDI Perjuangan menegaskan akan tetap menggunakan mekanisme internal partai dalam menentukan arah dukungan politik pada Pilgub 2029.
