SAMARINDA: Rencana perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di tiga ruas jalan protokol Kota Samarinda masih menunggu kepastian anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik yang mengalami minim penerangan, seperti di Jalan Pahlawan, Jalan dr Soetomo dan Jalan S Parman.
Menurutnya, perbaikan yang dibutuhkan tidak cukup hanya mengganti lampu yang padam, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Yang harus diganti bukan hanya lampunya, tetapi satu paket, mulai dari kabel, tiang, hingga lampunya. Itu yang sudah kami sampaikan kepada pemerintah kota,” ujarnya di Samarinda, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Deni menjelaskan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan untuk dilakukan perencanaan beserta penyusunan rencana anggaran biaya (RAB). Selanjutnya, usulan itu akan kembali diperjuangkan dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menilai perbaikan LPJU merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah, terlebih pada jalan protokol yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat.
“Kalau jalan gelap, risikonya bukan hanya kecelakaan lalu lintas, tetapi juga berpotensi memicu tindak kriminalitas seperti jambret dan kejahatan lainnya. Karena itu kami minta ini menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, untuk LPJU di Jembatan Mahkota II, Deni menyebut pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 sehingga pengerjaannya diperkirakan lebih dahulu direalisasikan.
Adapun usulan perbaikan LPJU di tiga ruas jalan protokol masih menunggu kepastian kondisi keuangan daerah. Salah satu faktor yang memengaruhi ialah belum diterimanya dana tunda salur dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar.
Menurut Deni, apabila dana tersebut segera masuk, pemerintah kota memiliki ruang fiskal lebih besar untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang tertunda, termasuk perbaikan LPJU. Namun jika belum terealisasi, proyek tersebut berpotensi bergeser ke APBD 2027.
“Kami berharap ini bisa masuk dalam skala prioritas. Informasi dari Dinas Perhubungan, kebutuhan anggarannya sekitar Rp10 miliar untuk tiga ruas jalan tersebut. Tinggal menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah kota,” pungkasnya.
