SAMARINDA: Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) turut ambil bagian dalam “Aksi 214 Samarinda” di depan Gedung DPRD Kaltim, Selasa, 21 April 2026.
Aksi ini dipicu kekecewaan terhadap kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang dinilai tidak berpihak pada kelompok disabilitas.
Ketua forum, Muhammad Ali, menyebut aksi ini menjadi momen pertama kalinya penyandang disabilitas di Kaltim turun langsung ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
“Kami baru kali ini harus turun ke jalan. Ini karena hak-hak dasar kami tiba-tiba hilang,” ujarnya.
Isu utama yang disuarakan massa adalah penghentian Bantuan Sosial Terencana (BST), yang selama ini rutin diterima penyandang disabilitas sejak era kepemimpinan Awang Faroek Ishak hingga Isran Noor.
“Dari zaman Pak Awang Faroek sampai Pak Isran Noor, BST itu setiap tahun kami dapat. Bahkan di zaman Pak Isran kuotanya ditambah dari 5.000 menjadi 7.000 orang. Tapi sekarang tidak ada sama sekali,” tegas Ali.
Selain pemulihan BST, massa juga membawa sejumlah tuntutan lain, di antaranya, akses ketenagakerjaan yang adil tanpa diskriminasi dan aktivasi kembali layanan BPJS bagi penyandang disabilitas.
Mereka menilai banyak anggota disabilitas yang kini kehilangan akses jaminan kesehatan, padahal termasuk kelompok rentan.
Koordinator aksi, Veronica, turut menyoroti janji-janji pemerintah yang belum terealisasi, termasuk bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas.
“Janji-janji itu sampai sekarang belum terealisasi. Kalau tidak mampu memberikan keadilan, lebih baik mundur,” ujarnya.
Massa juga mengapresiasi aparat keamanan yang dinilai memberikan pengamanan secara humanis.
“Kami berterima kasih kepada aparat yang sudah memberikan kenyamanan, bahkan membantu kebutuhan kami di lapangan,” kata Veronica.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di lokasi sambil menunggu kejelasan audiensi dengan pihak terkait, dengan harapan tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret.
